Sedikit mencermatinya, memang itu sekadar memberitakan isu yang dikonfirmasikan kepada Kapolres Kebumen, pihak yang berkompeten mengklarifikasi sebuah informasi yang meresahkan masyarakat benar atau tidak.
Sebenarnya, di jajaran teman-teman jurnalis Kebumen sejak era Orba hingga era feformasi sekarang sudah paham betul latar belakang di setiap isu menyangkut Urut Sewu. Tiap gerakan rakyat yang menuntut hak penguasaan tanah di sana selalu disangkutkan dengan gerakan PKI, dibiayai oleh LSM Asing, dan anti-NKRI. Apalagi setelah meletus tragedi Setrojenar yang berlabel "Bentrok Rakyat vs TNI". Isu yang terus dibangun oleh militer terasa sekali untuk memberikan justifikasi; "bahwa PKI baru terus bergerak, pihak asing mendanai gerakan itu Rp 9 miliar".
Saya tidak yakin wartawan yang menulis berita itu dibayar oleh tentara dan penguasa, seperti banyak dituduhkan para aktivis di jejaring sosial. Rasanya, dia sekadar diperalat. Modusnya, biasanya menggunakan narasumber dari jajaran intelejen memberikan informasi yang seolah akurat. Standar pemberitaan tentu harus ada konfirmasi. Maka pihak paling berkompeten untuk menilai akurasi data "Rp 9 miliar" itu adalah Kapolres Kebumen yang memiliki kaki tangan intelejen dan reserse. Menurut Kapolres, informasi seperti itu hanyalah isu.
Kesan yang ditimbulkan memang muncul informasi yang tersembunyi. Opini bisa terbangun. Meskipun Kapolres mengatakan itu hanyalah isu, tapi nalar publik digiring. Seperti halnya praktik politik uang atau wuwuran dalam pileg sekarang. Praktiknya nyata-nyata ada. Tapi polisi tidak pernah bisa menangkap pelakunya, meskipun sudah ada laporan dan Bawaslu.
Publik telanjur percaya, bahwa isu wuwuran, termasuk isu tentang "wuwur Rp 9 M" di Urut Sewu, akan lebih banyak orang yang percaya hal itu benar. Inilah tragedi dalam dunia jurnalistik di Kebumen. Wartawan benar telah konfimasi dari sumber yang berkompeten. Tulisan itu menegaskan, dana Rp 9 miliar untuk membiayai gerakan Urut Sewu hanyalah isu. Namun, opini bisa tergiring bahwa ada penggelontoran dana Rp 9 miliar untuk perhelatan "adu domba" rakyat dengan rakyat, dan TNI berada di dalamnya bersama investor pasir besi. Runyam kan jadinya? Itulah tragedi wuwur yang benar atau tidak ada dana sebanyak itu telah mampu membuyarkan konsentrasi gerakan rakyat yang terus berjuang memperoleh hak penguasaan atas tanah pertaniannya. (Kholid Anwar)
